in

Pemerintah Beri Tunjangan PNS Fungsional Kataloger, Ini Jumlahnya

syarat cpns 2019

Pemerintah akan memberikan Tunjangan jabatan fungsional kataloger kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tunjangan tersebut diberikan guna meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional kataloger. 

Pemerintah memandang tunjangan jabatan tersebut diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing individu. Jumlah Tunjungan jabatan fungsional kataloger ini dimulai dari Rp300 ribu hingga Rp1.260.000.

Baca juga: Tips Menguntungkan Investasi Bagi PNS

Tunjangan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger.

“PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional kataloger diberikan tunjangan setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Berdasarkan informasi yang dipublikasi di laman setkab.go.id,  tata cara pembayaran dan penghentian tunjangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Kataloger yang diberikan bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Perpres ini, Tunjangan pegawai pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga  Hebat! 6 Saham LQ45 Menghijau Disaat IHSG Keok

Sedangkan PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

Pemberian Tunjangan Kataloger, tegas Perpres ini, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunj angan Kataloger, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laloy pada 31 Juli 2019

Jabatan fungsional kataloger

Perlu diketahui, kataloger adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan.

Jabatan fungsional kataloger telah diatur dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 3 Mei 207 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya. Dalam aturan tersebut, PNS yang dimaksud adalah melaksanakan tugas katalogisasi.

Baca Juga  Proyeksi Pergerakan IHSG Setelah Ada Stimulus Trump

 

Tinggalkan Balasan

5 Cara Agar Bisa Berkurban Sapi Limosin Seperti Presiden Jokowi (C) DETIK.COM

5 Cara Agar Bisa Berkurban Sapi Limosin Seperti Jokowi

reksadana

Pekerjaan Di Rumah Dengan Gaji Fantastis