in

Dilema Dibentuknya Kementerian Baru Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif

kementerian periode jokowi

Beberapa kementerian baru rupanya akan mengisi kabinet pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam pembentukan kementerian yang baru tersebut, Jokowi didesak agar pembentukannya berbasis kajian dan pembagian tugas yang matang.

Baca juga: Isu DMO Batu Baru Dicabut dari BEI Dibantah Oleh ESDM

Kementerian apa yang akan dibuat?

Sebuah rencana ini merupakan cetusan langsung dari Presiden Joko Widodo sendiri pada Rabu (14/08) lalu. Jokowi menyebut akan menggabung dan membuat nomenklatur kementerian baru.

Waktu itu Jokowi juga memngatakan kepada pimpinan media massa di Istana Merdeka bahwa lembaga baru itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

Dikutip dari BBCNews Indonesia, Ahmad Erani Yustika sebagai staf khusus presiden untuk bidang ekonomi memaparkan bahwa belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pembentukan kementerian baru tersebut.

Namun, Erani menambahkan bahwa pemerintah tengah fokus mengenai pendongkrakan investasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan pembenahan program infrastruktur hingga penyederhanaan perizinan yang mana bertujuan untuk menarik investor.

Baca Juga  Stimulus COVID-19 Baru Terserap 20 Persen

“Kalau pemerintah ingin lapangan kerja yang banyak dan mengurangi pengangguran, salah satu pintu yang perlu dibuka tentu investasi,” kata Erani.

Baca juga: Suntik Pahala Idul Adha dengan Reksa Dana Syariah

Pro Kontra Mengenai Pembentukan Kementerian Baru

Sebenarnya saat ini pemerintah sudah memiliki lembaga yang mengurus sektor ekonomi digital dan kreatif, namun masih dalam wujud Bekraf. Ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bergerak di sektor investasi.

Lina Miftahul Jannah, pengajar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesua ikut bersuara mengenai wacana Jokowi ini. Menurut Lina, pembentukan lembaga baru berpotensi menyedot anggaran negara. Lina mengatakan kebijakan itu harus didasarkan pada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.

“Jangan sampai ada perekrutan pegawai besar-besaran padahal lembaga yang ada belum dioptimalkan. Kementerian baru artinya pembuatan logo baru, kantor baru, struktur baru. Itu nilainya besar. Jika lembaganya belum ada, boleh saja dibuat tapi kalau sudah ada buat apa?” terang Lina.

Rupanya pendapat Lina berbanding terbalik dengan pendapat Hizkia Yosie Polimpung. Dosen bergelar doktor di universitas Bhayangkara yang mendalami isu ekonomi digital dan kreatif ini mengatakan bahwa hal ini imperatif atau wajib.

Baca Juga  IHSG Berada di Zona Hijau Berkat RAPBN Jokowi-Sri Mulyani

Pasalnya Thailand sudah mempunyai kementerian ekonomi digital. Menurut Hizkia, sebaiknya membuat kementerian itu, tapi pemerintah juga harus menugaskan untuk membuat tata kelola dasar ekonomi digital.

Hizkia juga menuturkan, ekonomi digital dan kreatif merupakan persoalan kompleks yang urusannya mencakup kewenangan beberapa kementerian.

Poin yang patut digaris bawahi adalah mengenai tata kelola dasar. Hal ini sangat vital agar kerja pemerintah di sektor ini tidak terpaku pada perhitungan ekonomi semata, tapi juga perlindugan konsumen hingga jaminan tenaga kerjanya.

“Selama ini nuansanya untuk menjawab tantangan perubahan di era 4.0. Tapi yang harus dipersiapkan dan yang saya tunggu adalah strategi besar nasional untuk sektor ekonomi digital,” kata Hizkia.

Hingga saat ini, Jokowi belum memastikan kapan diumumkannya kabinet baru untuk periode 2019-2024.

Baca juga: Demo Hong Kong Semakin Ricuh! Investor Tinggalkan Bursa Saham Asia

Tinggalkan Balasan

Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan forex

Ingin Terjun ke Bisnis Forex? Inilah Persiapan yang Harus Anda Lakukan (part 2)

Bali United, Klub Sepak Bola Indonesia Pertama yang Masuk Bursa Efek

Bali United, Klub Sepak Bola Indonesia Pertama yang Masuk Bursa Efek