in

Tok! Kaltim Sah Jadi Ibu Kota RI

Jokowi umumkan Kaltim jadi Ibu Kota Baru

Lokasi Ibu Kota RI yang Baru

Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sah sebagai ibu kota Republik Indonesia yang baru. Hal ini diumumkan secara langsung siang tadi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga:Sudah Adakah Pertanda Resesi Ekonomi 2020?

Dikutip dari detikFinance, pengumuman ini dilaksanakan setelah menerima dua kajian dari Kepala Bappenas pada Jumat (23/8) yang lalu. Dua kajian tersebut diantaranya adalah soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota.

Adapaun yang ikut serta di Istana Negara siang tadi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Baca Juga  Mantan Ibu Kota, Jakarta Mampu Bersaing dengan Kota-Kota Besar Asia Tenggara

Pemindahan Ibu Kota RI Membutuhkan Biaya Sebesar 466 Triliun

Dikutip dari OTA, Jokowi juga menyampaikan perihal pendanaan dalam pemindahan ibu kota yang baru. Disebutkan bahwa biaya yang digunakan 19% dari APBN. Sementara sisanya didapat dari pendanaan investasi swasta dan BUMN.

“Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19%. nya akan berasal dari APBN. Sisanya dari KPBU dan investasi swasta,” kata Jokowi di konferensi pers Istana Negara siang tadi.

Baca juga: 3 Saham yang Berpengaruh Dengan Perpindahan Ibu Kota

Dana sebesar 466 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Diantaranya yang pertama adalah gedung dengan fungsi utama, yaitu gedung legislatif, yudikatif, eksekutif, dan istana negara beserta bangunan strategis TNI/Polri.

Yang kedua merupakan gedung dengan fungsi pendukung. Yaitu rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Beikutnya, yang ketiga digunakan untuk penyediaan fungsi penunjang. Diantaranya adalah sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Baca Juga  Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 16 Maret 2020

Baca juga: Trik Jitu Investasi Melawan Resesi Ekonomi Part 2

Tahun 2024 Pusat Pemerintahan Mulai Pindah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menuturkan bahwa akhir 2020 sudah mulai dilakukan konstruksi ibu kota baru, Kaltim. Selanjutnya, paling lambat pada akhir 2024 pusat pemerintahan akan berpindah ke Kalimantan Timur.

“Pemindahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress pembangunannya,” ungkap Bambang.

Tinggalkan Balasan

Ibu Kota Pindah, HKI Sebut Ada Dampak Positif untuk Ekonomi

HKI Sebut Pindahnya Ibu Kota Berdampak Positif untuk Ekonomi

freelancer

Menjadi Freelancer? Jawab Dulu Beberapa Pertanyaan Berikut! (Part 2)