in

Pemerintah Janjikan Revisi 72 UU, Investasi Jadi Sorotan Jokowi

72 UU

Pemerintah kini memiliki tugas yang penting yaitu kejar target untuk segera merevisi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Ada lebih dari 72 undang-undang (UU) yang akan digabungkan. Sehingga menjadi satu rancangan undang-undang dalam bentuk omnibus law yang mencakup lebih dari satu aspek.

“Presiden sudah perintahkan ke kami bahwa dalam satu bulan ini omnibus law harus digunakan untuk tadi merevisi lebih dari 72 UU yang satu sama lain sudah banyak yang enggak cocok,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, dikutip dari Medcom.id.

Baca juga: KPAI dan PB Djarum Berdamai, Audisi Bulutangkis Tetap Lanjut dengan Nama Baru

UU yang dibuat adalah produk lama

Luhut menambahkan bahwa banyak UU yang dibuat merupakan produk yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Seharusnya, saat ini peraturan yang ada mampu mengakomodir perubahan dan perkembangan di dunia yang terjadi begitu cepat.

“UU itu enggak cocok lagi, sekarang masih ada. Sekarang dengan omnibus law itu kita mau selesaikan. Sekarang sedang dikerjakan oleh Kantor Sekretaris Kabinet dengan kantor Menko perekonomian,” tambah Luhut, dikutip dari Medcom.id.

Baca Juga  Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 04 Maret 2020

Baca juga: Tertarik Tanam Saham di Apple Sampai Microsoft? Begini Caranya!

Fokus revisi ada di Investasi

Sebenarnya banyak sekali poin-poin yang harus dibenahi lagi oleh pemerintah. Namun, Luhut enggan memaparkan lebih lanjut mengenai poin-poin tersebut. Namun, yang menjadi sorotan utama oleh Joko Widodo (Jokowi) adalah peraturan mengenai investasi.

Presiden Jokowi menginginkan peraturan yang bisa mempermudah investasi. Pasalnya masalah izin investasi di Indonesia masih terbilang rumit. Dirinya mencontohkan, karena rumitnya proses perizinan di Indonesia banyak yang memanfaatkan ‘jalan pintas’ dengan menyuap pejabat.

Sayangnya kondisi ini berdampak pada banyak pihak yangg ditangkap aparat penegak hukum. Padahal investor juga bingung dengan ketidakpastian masalah perizinan investasi yang ada di dalam negeri.

“Ini menimbulkan ketidakpastian, orang akhirnya malas datang investasi ke Indonesia. Kalau kita beri kepastian tanpa ada macam-macam seperti itu lagi dengan aturan yang jelas, orang akan berbondong-bondong datang ke kita,” tandas Luhut.

Baca juga: DPR Sahkan Firli Bahuri Sebagai Ketua, Penasihat KPK Undur Diri

Baca Juga  Maskapai Penerbangan Asing Diberikan Peluang Beroperasi, Akankah Jadi Solusi Untuk Tiket Mahal?

Tinggalkan Balasan

Mengenal PT Regio Aviasi Industri yang Didirikan BJ Habibie

Mengenal PT Regio Aviasi Industri yang Didirikan BJ Habibie

jenis index saham

Imbas dari Lesunya Ekonomi Global, Beberapa Emiten Turunkan Target IHSG