in

4 Perusahaan Dinyatakan Sebagai Tersangka dan 42 Disegel Atas Kasus Karhutla

tersanga karhutla

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatkan bahwa ada empat perusahaan sebagai tersangka dari kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan ini juga membuat KLHK harus menyegel 42 perusahaan.

“Ada 42 perusahaan yang disegel, 1 milik masyarakat. Jadi total 43 lokasi yang disegel penyidik KLHK. Semua ini ada di beberapa provinsi,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho, dikutip dari detikNews.

Baca juga: Gojek Xcelerate, Program Gibran dan Gojek Siap Latih 20 Startup Jadi Unicorn

Perusahaan apa saja yang dinyatakan sebagai tersangka?

Adapaun empat perusahaan yang dinyatakan sebagai tersangka yaitu PT ABP, PT AER, PT SKM dari Kalimantan Barat dan PT KS dari Kalimantan Selatan. Keempat perusahaan itu bergerak di bidang sawit.

Selain itu, Ridho juga menambahkan bahwa beberapa perusahaan yang sudah disegel mendapatkan sokongan modal dari luar negeri.

“Di sini ada satu perusahaan dari Singapura dan 3 dari Malaysia. Kepada perusahaan ini, kami sedang lakukan proses penyelidikan,” tutur Ridho.

Baca Juga  Survei: Sebagian Besar Milenial Sangat Boros dan Kurang Mapan

Sikap tegas dan hukuman yang serius tentu akan diberikan ke pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan oleh KLHK. Ridho menuturkan bahwa KLHK akan bekerjasama dengankepolisian, bupati dan walikota terkait, dalam memberi hukuman ke pelaku-pelaku karhutla.

Baca juga: Imbas dari Lesunya Ekonomi Global, Beberapa Emiten Turunkan Target IHSG

Sanksi apa saja yang diberikan pada tersangka?

KLHK tentu akan memberikan sanksi administratif, selain itu juga akan melakukan tindakan hukuman perdata pada para tersangka karhutla.

“Saat ini sedang berlangsung proses gugatan perdata, ada 5 sedang proses pengadilan. Kemudian ada 17 dalam perdata. Total gugatan yang sudah ingkrah, Rp 3,51 triliun. Kami pun sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan melakukan pendekatan multi door. Kasus ini kita investigasi bersama. Ancaman hukuman pidana bisa 12 tahun,” jelas Ridho.

Baca juga: Pemerintah Janjikan Revisi 72 UU, Investasi Jadi Sorotan Jokowi

Adakah pencegahan yang dilakukan?

Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatakan bahwa pencegahan agar karhutla tidak terjadi lagi sudah dilakukan. . Nazir mengungkapkan, penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, sudah dilakukan.

Baca Juga  Harga Garam Anjlog Hingga 50 Persen. Apa Saja Penyebabnya?

Nazir juga menambahkan bahwa agar kondisi tanah kembali ke semula akibat pembakaran tentu dibutuhkan waktu yang cukup lama.

“Bisa dipastikan, upaya untuk membasahi gambut membuahkan hasil tapi butuh waktu. Harus dilanjutkan terus,” tutur Nazir, dikutip dari detikNews.

Tinggalkan Balasan

asuransi kesehatan

Asuransi Kesehatan Terbaik? Ini Dia Kriterianya!

Deretan Sponsor Penyokong Finansial Tim Balap Yamaha di MotoGP 2019

Sponsor Penyokong Finansial Tim Balap Yamaha di MotoGP 2019