in

Revisi UU KPK: Demo Dimana-mana, Penghambat Investor Masuk Indonesia

revisi uu kpk

Hari ini Senin (23/9/2019), telah terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa di beberapa daerah. Banyaknya pendemo ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar perlu diperhatikan, terumata masalah Revisi UU KPK. Bahkan, revisi UU KPK ini dinilai bisa berimbas pada investor yang meragukan Indonesia.

Baca juga: Dirgahayu Jawa Timur ke-74, Warga Nikmati Pemutihan Pajak Kendaraan

Investor bisa jadi memiliki pandangan negatif terhadap Indonesia

Gejolak yang terjadi di Indonesia dinilai sedikit ataupun banyak akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. . “Karena untuk korupsi sendiri kan jadi permasalahan yang buat investor ragu karena, takut uangnya berpengaruh,” ujar peneliti dari Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, dikutip dari Tempo.co.

Pingkan menmbahkan bahwa berita tentang korupsi di Indonesia mendapatkan perhatian khusus oleh para investor. Untuk itu, ia mengingatkan, isu korupsi ini harus menjadi perhatian juga, agar tidak menutup kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Kondisi politik kita yang perlu juga diperhatikan karena dengan banyaknya kasus polemik di publik takutnya itu menutup kepercayaan dari investor-investor terkait dengan proyek yang mereka jalankan sekarang atau yang mereka rencanakan untuk segera di laksanakan di Indonesia,” ucap Pingkan.

Baca Juga  Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 25 Maret 2020

Baca juga: Cukai Rokok Naik: Industri, Konsumen, dan Investor Rokok Kelimpungan

DPR mengesahkan revisi UU yang penuh dengan kontroversi

Diketahui bahwa sebelumnya DPR sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR pada Selasa (17/9)  lalu. Meskipun mendapatan berbagai penolakan dari beragam kalangan, revisi UU KPK ini tetap saja disahkan.

Ada beberapa poin yang dianggap melemahkan namun disetujui oleh DPR. Yaitu soal keberadaan Dewan Pengawas, pembatasan penyadapan, dan status pegawai KPK yang berubah menjadi aparatur sipil negara.

Selain itu, pengesahan Firli Bahuri sebagai ketua KPK periode 2019-2023 juga menuai kritikan. Bahkan, penasehat KPK Tsani Annafari menyatakan undur diri atas kesepakatan DPR tersebut. DPR sepakat menunjuknya sebagai ketua meski ada penolakan dari masyarakat.

Baca juga: DPR Sahkan Firli Bahuri Sebagai Ketua, Penasihat KPK Undur Diri

Tinggalkan Balasan

pemutihan Jawa timur

Dirgahayu Jawa Timur ke-74, Warga Nikmati Pemutihan Pajak Kendaraan

bisnis mebel

Kiat Sukses Menjalankan Bisnis Mebel