in

Utang Negara Terus Bertambah, Sri Mulyani Harus Bagaimana?

Sri Mulyani jadi Menkeu ketiga kalinya

Sri Mulyani didapuk menjadi menteri keuangan untuk ketiga kalinya. Selama masa kinerjanya, ia seringkali mendapatkan banyak perhargaan. Meskipun demikian, peneliti INDEF Bhima Yudhistra Adhinegara mengatakan bahwa kembalinya Sri Mulyani ini disambut oleh sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Yakni masalah utang negara yang justru kian bertambah.

Baca juga: Sri Mulyani Jadi Menkeu Ketiga Kalinya, Berikut Deretan Prestasinya

Pengelolaan Utang

Dengan kondisi Indonesia yang demikian, Bhima mengungkapkan bahwa Sri Mulyani harus bisa melakukan pengelolaan utang negara dengan benar. Yakni mengubah pemanfaatan utang agar lebih produktif. Hal ini karena tak hanya bisa mengandalkan rasio utang yang aman di bawah 60%.

“Produktivitas penggunaan utang dan risiko ekonomi global makin kuat menekan. Indikator rasio DSR kita terus naik bahkan di atas 30%, yang artinya antara utang dan penerimaan di sisi ekspor belum seimbang,” kata Bhima, dikutip dari detikFinance.

Kemana larinya utang tersebut?

Bhima menambahkan bahwa sebagian besar utang masih bersifat konsumtif. Digunakan untuk keperluan belanja pegawai dan barang. . Sedikit sekali porsi utang yang produktif di barang modal.

Baca Juga  Pajak Netflix Belum Bisa Ditarik, Ada Apa?

Baca juga: Wishnutama Terima Pinangan Jokowi Jadi Menteri, Gimana Kabar NET TV?

Selain itu, ditemukan juga catatan tentang postur anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi tahun depan. Agar APBN berpihak pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Apa yang harus dilakukan Sri Mulyani?

Menurut Bhima, Sri Mulyani Indrawati seharusnya lebih komuniatif lagi dengan plaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada sektor ekonomi digital. Pasalnya, sempat ada aturan pajak e-commerce yang dibatalkan karena tak ada komunikasi yang baik di sektor industri.

Selain itu, pada bidang industri rokok, sebaiknya dipikirkan ulang mengenai kenaikan cukai. Hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan petani dan pekerja di pabrik rokok.

Baca juga: Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju

Untuk poin terakhir, Bhima menyinggung masalah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Seperti yang sudah diketahui, pada tahun 2020 iuran BPJS akan ditingkatkan, hal ini sebaiknya ditinjau dan dilakukan pengkajian ulang. Kemudian menggunakan alternatif lain sehingga iuran BPJS ini tak menghambat industri rumah tangga.

Baca Juga  Dilema Dibentuknya Kementerian Baru Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif

Tinggalkan Balasan

Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju

Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju

cukai rokok naik

Cukai Rokok Resmi Naik, Begini Rinciannya!