in

Riwayat BPJS yang Tak Kunjung Sehat

BPJS Kesehatan

Keputusan pemerintah unutuk menaikkan iuran BPJS kesehatan tentu membuat resah hampir seluruh warga Indonesia. Ternyata, kenaikan iuran merupakan salah satu inisiatif solusi mengatasi permasalahan pada BPJS Kesehatan. Namun, itu hanya satu solusi kecil. Yang pada akhirnya menyisakan masalah BPJS yang masih ‘sakit’ atau ‘tak kunjung sehat’.

Baca juga: Sah! Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Apa masalahnya yang sebenarnya?

Dikutip dari detikFinance, Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Didik J Rachbini berpandangan, justru yang lebih penting adalah memastikan alokasi subsidi iuran tepat sasaran.

Para petugas perlu dibina agar bisa membedakan manakah penduduk yang betul-betul membutuhkan subsidi dan mana yang tidak. Pasalnya, petugas BPJS Kesehatan kurang jeli dalam mengkategorikan dua jenis masyarakat ini.

Agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, kata Didik, hal yang pertama perlu dilakukan adalah menetapkan kriteria warga miskin yang layak mendapat subsidi.

Golongan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah kelompok masyarakat miskin dengan ciri kepemilikan aset yang rendah. Misalnya: tidak punya motor, rumahnya berlantai tanah, jamban sederhana, dan kriteria miskin lainnya.

Baca Juga  Bursa Asia Merah, Namun IHSG Diprediksi Menguat

“Golongan ini harus mendapat perhatian,” kata Didik, dikutip dari detikFinance.

Baca juga: Cara Mudah Cek Tagihan dan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Langkah yang harus diambil

Setelah benar-benar tahu golngan masyarakat yang membutuhkan subsidi, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ‘penyusup’ dari kelompok masyarakat bersubsidi.

Orang-orang penyusup di sini adalah mereka yang memiliki taraf ekonomi relatif baik namun berlagak miskin demi bisa menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan.

“Pejabat BPJS masih awam, tidak mengenali moral hazard yang sangat besar dan berat di dalam sistem BPJS. Selama ini tidak diselesaikan, maka BPJS gampang bangkrut,” kata Didik, dikutip dari detikFinance.

Nyatanya, lanjut Didik, kelompok masyarakat mampu dapat dengan mudah dikenali dari ciri-ciri gaya hidupnya seperti punya motor, mobil, rumah bagus. Kelompok ini adalah golongan profesional seperti akuntan, arsitek, dokter, pegawai negeri golongan atas, guru dengan tunjangan profesi yang tinggi dan lain-lain.

Baca juga: Berikut Kelebihan & Kekurangan BPJS yang Perlu Anda Tahu! (Part 2)

Untuk itu, subsidi benar-benar tidak boleh diberikan kepada golongan mampu sehingga yang kaya harus membayar tinggi masuk ke skema komersial. Dan pada akhirnya hal ini bisa mengurangi beban pemerintah setidaknya sepertiga penduduk harus masuk komersial. Hingga harapannya BPJS Kesehatan yang ‘tak kunjung sehat’ bisa ‘sembuh’.

Baca Juga  Iuran Naik, Dirut BPJS: Lebih Murah Dibanding Harga Pulsa

“Skema komersial mesti dijalankan dan golongan kaya tidak boleh masuk skema subsidi sehingga BPJS bisa bernafas. Yang subsidi adalah golongan miskin yang masuk kriteria miskin penerima raskin dan kriteria miskin yang sejenis,” tutup Didik, dikutip dari detikfinance.

Tinggalkan Balasan

Asuransi pendidikan anak

Beberapa Hal yang Wajib Diketahui Tentang Asuransi Pendidikan Anak

Manfaat Bekerjasama dengan Broker Forex

Apa yang Disebut Broker dengan Dealing Desk?