in

Sederhanakan Perijinan dan Investasi, ini yang Harus disiapkan Omnibus Law

Omnibus Law "Cipta Lapangan Kerja"
Omnibus Law "Cipta Lapangan Kerja" (kemenkeu.go.id)
Untuk makin menyederhanakan perijinan dan investasi,  Omnibus Law “Cipta Lapangan Kerja” harus mempersiapkan beberapa hal. Hal-hal tersebut yaitu ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi, stimulus untuk riset dan inovasi, administrasi pemerintahan baik pada tingkatan kementerian maupun pemerintah daerah (Pemda) dan lingkup di bawahnya.
Dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Omnibus Law juga akan membuat undang-undang “Cipta Tenaga Kerja” yang basisnya adalah administrasi law atau perdata.
“Jadi, kita menggeser paradigma bahwa usaha atau ekosistem investasi dan perdagangan ini basisnya basis pidana. Oleh karena itu, pengenaan sanksinya akan terus didorong yang terkait dengan perdata,” terang  Airlangga, Senin (11/11).
Omnibus Law juga akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk pengadaan lahan terkait dengan proyek strategis nasional.
Tak hanya itu, dari segi filosofi perizinan, pemerintah akan mendorong  dari berbasis kepada izin menjadi berbasis kepada resiko.
“Jadi kalau usaha kecil dan menengah yang tidak ada resikonya, maka rezimnya adalah cukup pendaftaran saja, tidak perlu izin macam-macam. Tetapi semakin tinggi resikonya, maka itu berbasis kepada standar-standar,” sambungnya.

Kawasan Ekonomi Khusus

Terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menurut Menko Perekonomian, pemerintah akan mendorong bahwa KEK akan diberi kewenangan agar administraturnya bisa mengatur atau mengelola one stop service untuk perizinan-perizinannya.
Dari segi hukum, penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas (PT) tanpa batasan modal awal, bahkan kalau usaha kecil menengah, badan usaha satu pihak pun akan dimungkinkan dengan persetujuan usaha kecil dan menengah.
Pemerintah akan melanjutkan koordinasi agar di bulan Desember ini draf dan naskah akademik bisa diselesaikan. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Penanaman Modal sudah tidak dipisahkan antara PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
Lebih lanjut, ada 6 sektor yang memang tidak diperbolehkan dalam Omnibus Law ini, yaitu terkait dengan perjudian dan kasino, budidaya ganja, coral, dan industri senjata kimia.
“Berdasarkan perjanjian internasional juga itu merupakan industri yang tidak didorong untuk dibuat di Indonesia,” terang Airlangga.
Khusus untuk DNI (Daftar Negatif Investasi), Airlangga menyampaikan, bahwa pemerintah sedang menyiapkan Perpres positive list atau priority list. Priority list adalah yang pertama substitusi impor yang kedua mendorong ekspor.
“Kita akan petakan sektor-sektornya, termasuk misalnya gasifikasi itu akan masuk priority list. Kemudian untuk industri bahan baku otomotif, bahan baku elektronik itu akan masuk menjadi positive list. Jadi, penguatan terhadap struktur nilai tambah dari pada industri itu akan masuk kedalam positive list,” terang Airlangga.
Kemudian yang kedua akan diatur mana yang diminta untuk berproses penuh, mana yang berproses dengan persyaratan tertentu. Diharapkan positive list ini akan bisa dirilis mungkin secara bertahap dan diawali di targetnya di bulan Januari
Baca Juga  Bursa Saham Asia Bergerak Fluktuatif Hari Ini

Tinggalkan Balasan

REVIEW BROKER: eToro (eToro Ltd)

REVIEW BROKER: eToro (eToro Ltd)

5 Kesalahan Umum yang Sering Dilakukan Trader Harian