in

Fungsi dan tugas serta Kebijakan OJK 2019

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara spesifik, apa fungsi dan tugas OJK sebenarnya? Simak rincian berikut ini:

Fungsi dan Tugas OJK

1. Fungsi

OJK menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal dan non-bank. Selain itu, OJK juga sebagai pengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen.

2. Tugas

OJK memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Setiap sektor keuangan tersebut menjalankan serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama.

Secara rincinya tugas tersebut adalah menyusun peraturan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat serta  membuat kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Adanya tugas tambahan lain, biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Kebijakan Strategis OJK 2019

Dikutip dari siaran pers pada laman ojk.go.id, Tahun ini OJK sudah menyiapkan lima kebijakan dan inisiatif yang dibuat untuk mendukung kinerja sektor keuangan menjadi lebih positif, di antaranya:

  1. Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis, baik pemerintah dan swasta melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. Selain itu, Ojk juga akan mendorong, memfasilitasi dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/Syariah.
  2. Mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan.
  3. Memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal.
  4. Mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai. Seperti halnya dalam memfasilitasi dan memonitor perkembangan start up Fintech, termasuk start up FinTech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding.
  5. Memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.
Baca Juga  Dampak 6 Produk Reksa Dana Minna Padi yang Dibubarkan OJK Terhadap IHSG

Tinggalkan Balasan

Sudahkah Anda Tahu Bagaimana Cara Memilih Asuransi untuk Milenial?

Ahok bakal jadi bos pertamina

Wacana Pengangkatan Ahok di BUMN, ini Kata Dahlan Iskan