in

Dirjen Pajak Siap Menagih Youtuber yang Pamer Saldo Rekening

pajak DKI
https://s.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/aktivitas-wajib-pajak-saat-menyampaikan-laporan-di-kantor-pajak-_180711204541-856.jpg

Akhir-akhir ini banyak sekali selebgram maupun youtuber yang pamer saldo rekening mereka yang berisikan sampai milyaran rupiah. Hal ini tentu memantik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengingatkan mereka akan kewajiban membayar pajak.

Baca juga: Tips Biar Tidak Kalap Saat Belanja di Harbolnas

Fenomena pamer saldo rekening

Fenomena penghasilan para Youtuber dan selebgram di tanah air ini menjadi sorotan publik lantaran saldo rekeningnya berjumlah bombastis. Namun, belum tentu para orang kaya ini sudah membayar pajak.

Untuk itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo pun mengimbau kepada seluruh YouTuber, selebgram, bahkan pelaku usaha online untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Selain itu, penting sekali untuk membuat NPWP agar datanya masuk dalam sistem perpajakan nasional.

Apabila benar terbukti belum membayarkan kewajiban pajaknya maka pihak DJP pun akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi pihak DJP sudah memiliki datanya.

“YouTuber kalau dia orang Indonesia, dapat penghasilan di Indonesia, penjual online, penjual pasar, kalau di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) wajib bayar PPh secara self assessment,” kata Suryo, dikutip dari detikfinance.

Baca Juga  Tok! Kaltim Sah Jadi Ibu Kota RI

Baca juga: Lagi-Lagi Investasi Bodong Binomo Tidak Jera, Masih Saja Buat Situs Baru

DJP sudah mempunyai data pemilik rekening Rp 1 M

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menuturkan bahwa pihaknya telah mepunyai data orang kaya. Dalam hal ini yang bakal diselidiki ke depannya adalah wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) pemilik saldo rekening di atas Rp 1 miliar.

“Datanya banyak sekali, kita terima rekening OP minimal Rp 1 miliar, jadi kita tahu semua siapa,” kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan.

Data yang dimiliki Irawan ini sudah dikantongi sejak April 2019 yang mana datanya tercatat per 31 Desember 2018. Meskipun, data sudah tersedia, namun DJP tidak bisa langsung melakukan penagihan. Data saldo rekeing tersebut harus melewati beberapa analisa terlebih dahulu.

Irawan juga menjelaskan apabila hasil analisa terbukti bahwa WP OP belum melaporkan hartanya dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Maka pihak DJP pun mengutamakan untuk klarifikasi atau pembetulan. Bukan langsung mengenakan denda alias penegakan hukum.
Baca juga: Resesi Ekonomi Mulai Menghajar Dunia, Indonesia Harus Apa?

Baca Juga  Mengenal Penerus Bisnis Imperium Ciputra: ‘Konstitusi Keluarga’

Tinggalkan Balasan

IPO (Initial Public Offering)

Deretan Emiten dengan Nilai IPO Luar Biasa di Dunia (Part 2)

3 Teknik Dasar Trading Forex yang Wajib Diketahui Trader

Saham IPO Enaknya Short-Trading atau Long Term Investasi ya?