in

Sekarang Surat Utang Dapat Dibeli Di Pasar Perdana

Saham yang Menguat dan Melemah
Photo by Carlos Muza on Unsplash

Presiden RI, Joko Widodo, telah menandatangani penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu untuk meredam efek Corona di sektor ekonomi. Perppu tersebut adalah Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Perppu ini dubuat dalam rangka menghadapi ancaman yang berbahaya bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu ketentuan yang tertulis dalam perppu tersebut adalah diberinya Bank Indonesia (BI) kewenangan baru. Kewenangan tersebut adalah pembelian surat utang konvensional maupun syariah yang diterbitkan oleh negara di pasar perdana. Kewenangan ini diberikan untuk menangani masalah likuiditas dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri.

Menurut Pasal 16 Ayat 1 poin (c), Bi diberikan kewenangan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) ataupun Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana. Adanya kewenangan ini dimaksudkan untuk menangani masalah perekonomian nasioanal akibat virus COVID-19 ini.

Selain pembelian di pasar perdana, BI juga mendapatkan wewenang untuk membeli atau menggadai surat utang yang dipegang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Wewenang itu juga diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 poin (c). Di dalam pasal tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan biaya LPS untuk menangani permasalahan solvabilitas bank di Indonesia.

Baca Juga  Rencana Pemerintah Menerbitkan Surat Utang Terbesar

Kewenangan ini juga berjalan beriringan dengan Pasal 2 Ayat 1 poin (f). Pasal tersebut menjelaskan akan wewenang pemerintah untuk mengeluarkan SUN atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan khusus. Dalam hal ini, tujuan khusus dari wewenang ini adalah untuk menanggulangi efek dari virus Corona yang makin merajalela. Selain itu, surat berharga tersebut bisa dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor ritel.

Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, surat uatng tersebut adalah surat utang Recovery Bond. Surat berharga tersebut dirilis untuk menopang perekonomian dan meningkatkan likuiditas keuangan yang semakin anjlok.

PHK Startup

Efek Corona, Startup AS PHK 4.000 Pekerja

Harga Batu Bara melorot

Harga Batu Bara Melorot Akibat Dampak Corona