in

Iuran BPJS Kesehatan Turun di Tengah Pandemi Covid-19

Iuran BPJS Kesehatan naik
Kartu Indonesia Sehat (C) SHUTTERSTOCK

Iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) resmi turun. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia itu berlaku efektif mulai Jumat (1/5/2020).

Aturan ini berlaku untuk BPJS Kesehatan untuk para pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Selain segmen tersebut, seperti penerima bantuan iuran (PBI) dan pekerja penerima upah (PPU) masih tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Penurunan jumlah iuran ini berdasar atas hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Adanya putusan MA itu membuat besaran nominal iuran JKN-KIS kembali disesuaikan dengan yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Untuk kelas satu membayar iuran sebesar Rp80.000, kelas dua Rp51.000, sedangkan kelas tiga Rp25.500.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dilakukan per 1 April 2020. Karenanya, besaran iuran pada Januari hingga Maret masih berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Jadi, untuk kelas satu iurannya sebesar Rp160.000, kelas dua Rp110.000, dan kelas tiga Rp42.000.

Baca Juga  Rupiah Kembali Melemah Karena Infeksi Corona

“Jadi, tidak ada pengembalian untuk iuran Januari sampai Maret 2020, atau kompensasi di bulan berikutnya. Sementara, kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan untuk membayar iuran bulan berikutnya (Mei),” kata Iqbal, Kamis (30/4/2020).

Sistem Teknologi Informasi Iuran BPJS Kesehatan Sudah Disesuaikan

BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi (TI) untuk penghitungan kelebihan iuran peserta program JKN-KIS bulan April. Iqbal berharap agar per 1 Mei 2020, tagihan iuran untuk peserta sudah keluar dengan besaran yang telah disesuaikan.

Menurutnya, pada prinsipnya BPJS ingin memberikan pelayanan kesehatan yang lancar kepada peserta JKN-KIS. Terlebih jika melihat situasi dan kondisi sosial ekoomi masyarakat sekarang ini di tengah pandemi corona.

“Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami berharap dapat membantu dan tidak membebani masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Iqbal juga berharap kebijakan ini bisa mendorong para peserta BPJS Kesehatan untuk lebih tepat waktu dalam melakukan pembayaran iuran setiap bulannya. Kedisiplinan waktu dalam membayar iuran tersebut menurutnya merupakan wujud dari sikap gotong royong masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Peluang Usaha Laundry di Tengah Pandemi Covid-19

Tersedia BPJS Care Center Jika Ada Kesulitan

Untuk peserta BPJS Kesehatan yang nantinya mengalami kesulitan dalam mendapatkan besaran iuran yang sudah disesuaikan, Iqbal menuturkan pihaknya sudah menyediakan BPJS Care Center. Masyarakat bisa menghubungi nomor telepon 1500 400.

Iqbal menegaskan, para peserta program JKN-KIS sebaiknya lebih memprioritaskan membayarkan iurannya di tengah pandemi covid-19 ini. Sebab, risiko sakit akan semakin besar, dan dapat membuka peluang keterpurukan ekonomi tanpa adanya jaminan kesehatan.

Cara Menjadikan Perusahaan Sekuritas Terbaik

Cara Menjadikan Perusahaan Sekuritas Terbaik

membayar zakat digital

5 Aplikasi Saham yang Bikin Cuan