in

THR PNS Segera Cair, Swasta Kapan?

thr pns
Photo by mohamed-hassan on Unsplash

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan segera cair. Hal ini juga sudah dipastikan oleh pemerintah Indonesia. Lalu bagaimana nasib swasta?

Nasib swasta cukup berbeda dari PNS. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan THR akan dicicil. Bahkan kemungkinan THR untuk ditunda juga mungkin saja terjadi.

THR PNS Segera Cair

Dilansir dari CNBCIndonesia, pembayaran THR PNS paling cepat dilakukan H-10 hari raya Lebaran. kemungkinan turunnya THR adalah sekitar tanggal 13 atau 14 Mei.

Cairnya THR tersebut juga sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyatakan bahwa THR akan cair pada Jumat, 15 Mei 2020.

PNS yang akan mendapatkan tunjangan adalah PNS dengan jabatan Eselon III ke bawah. Untuk Eselon III ke atas tidak akan mendapatkan THR pada tahun ini.

Jumlah THR juga tidak akan sama seperti tahun sebelumnya. THR yang diterima adalah 1 kali gaji pokok dan tunjangan. Akan tetapi tunjangan kinerja tidak dimasukkan ke dalam THR tersebut.

Baca Juga  Maskapai Penerbangan Asing Diberikan Peluang Beroperasi, Akankah Jadi Solusi Untuk Tiket Mahal?

Akan tetapi, swasta harus merasakan hal yang berbeda. THR bagi swasta ada kemungkinan untuk dicicil, bahkan ditunda. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Corona yang membuat sektor swasta harus KO.

Penundaan THR juga sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Hal sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kegamaan Tahun 2020 di Perusahaan.

Jika perusahaan tidak mampu membayarkan THR sesuai dengan waktu yang disepakati, ada hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus berdialog dengan pekerja secara kekeluargaan dan menunjukkan laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, THR swasta bisa dilakukan secara bertahap hingga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika sudah terjadi kesepakatan, hal tersebut harus segera dilaporkan perusahaan kepada dinas terkait.

THR juga masih menjadi kewajiban bagi perusahaan swasta. Jika perusahaan tidak memberikan THR kepada pekerja, akan ada denda sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu, gubernur provinsi diinstruksikan untuk membuat pos komando THR oleh Otoritas Ketenagakerjaan. Hal ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan untuk menghadapi virus Corona.

Baca Juga  Kartu Indonesia Pintar Siap Meluncur
syarat penumpang KA

Syarat Penumpang KA Saat PSBB

Lamudi.co.id

Tidak PHK Karyawan, Lamudi Buka Lowker di Tengah Covid-19