in

Efek Corona, Kemenkeu Kucurkan Dana untuk Pemda

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) siap kucurkan dana untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Dana tersebut digunakan untuk mengatasi pandemi Corona.

Dana yang siap digelontorkan oleh Kemenkeu juga tidak main-main, yaitu sebanyak Rp12,4 triliun.

Kemenkeu Kucurkan Dana untuk Pemda

Dilnasir dari CNNIndonesia, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa dana tersebut merupakan insentif dari Kemenkeu.

Dana yang digelontorkan oleh Kemenkeu untuk Pemda ini sesuai dengan rancangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN adalah strategi yang dirancang pemerintah untuk membantu memutar kembali roda ekonomi.

Febrio mentakan bahwa dukungan dana ini berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN). Selain itu, dana ini juga menggunakan reservasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Dana yang diberikan kepada Pemda akan dialkoasikan untuk beberapa keperluan. Keperluan yang pertama adalah untuk menyediakan fasilitas pinjaman.

Pengalokasian dana tersebut sudah diatur sesuai dengan eraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga  Pandemic Bond Tidak Jadi Dirilis Pemerintah

Dana tersebut bisa dipakai dengan menggunakan DAK fisik. Jumlah dana yang bisa dipakai mencapai Rp9,1 triliun.

Keperluan yang kedua adalah untuk melakukan pembangunan infrastruktur seperti perumahanm pertanian, dan pembebasan pajak bagi hotel dan restoran.

Dana yang siap digelontorkan untuk keperluan ini mencapai Rp3,3 triliun.

Selain untuk Pemda, pemerintah juga menyiapkan dana untuk diberikan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu program yang sudah dipersiapkan pemerintah adalah subsidi bunga yang akan berjalan selama 6 bulan dengan dana sebesar Rp34,15 triliun.

Dana tersebut berfungsi untuk menjaga likuiditas perbankan yang memberikan fasilitas keringan kepada pelaku UMKM. Dana tersebut juga diperuntukkan bagi para debitur.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah memberikan bantuan dalam bentuk pembebasan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.

Pemerintah juga membebaskan pajak PPh Pasal 22 atau yang sering disebut sebagai pajak perusahaan akan kegiatan impor barang.

PPh Pasal 25 atau yang disebut sebagai pajak pribadi dan badan juga diberikan keringan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah keringanan mencapai 30 persen.

Baca Juga  10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar Tahun 2020 Part 1
harga kurs Rupiah

Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 14 Mei 2020

Iuran BPJS Kesehatan naik

Iuran BPJS Naik per 1 Juli 2020, Berikut Rinciannya