in

Restrukturisasi Kredit Sulit Keluh Pelaku Usaha

Restrukturisasi kredit sulit
Gambar oleh FirmBee dari Pixabay

Pelaku usaha mengeluhkan bahwa restrukturisasi kredit sulit. Banyak pula yang mengeluhkan proses restrukturisasi yang tak segera disetujui oleh pihak bank.

Restrukturisasi kredit adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pelaku usaha yang terkena dampak virus Corona.

Restrukturisasi Kredit Dinilai Sulit

Dilansir dari CNNIndonesia, Perwakilan dari Hipmi NTT Yuston mengatakan bahwa belum semua anggota HIPMI NTT memperoleh fasilitas tersebut.

Padahal, menurut data yang dihimpun oleh HIPMI NTT, 51 persem pelaku usaha hanya bisa bertahan selama satu hingga tiga bulan karena Corona.

Hal ini membuat restrukturisasi kredit adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak pelaku usaha.

Yuston juga menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ada di tempat tersebut. Namun, kebijakan pemerintah tersebut belum bisa dirasakan secara merata.

HIPMI Kalimantan Utara juga menyatakan hal yang senada. Mereka menyatakan bahwa banyak anggota yang belum mendapatkan restrukturisasi kredit.

Padahal, sudah banyak anggota dari HIPMI Kalimantan Utara yang mengajukan proses restrukturisasi sejak awal April yang lalu.

Baca Juga  Karantina Uang Lebaran oleh Bank Indonesia

Menurut HIPMI Kalimantan Utara, ada beberapa alasan mengapa restrukturisasi tidak dapat dilakukan. Salaj satu alasan tersebut adalah menunggu keputusan dari pusat.

Dengan adanya keluhan tersebut, Kepala Departemen Pengaturan dan Penelitian Perbankan OJK Anung Herlianto angkat suara.

Menurut Anung, wewenang persetujuan kredit ada di tangan bank yang bersangkutan. Bisa tidaknya restrukturisasi kredit tergantung akan kemampuan perbankan tersebut.

Menurut Anung, kriteria yang sama tidak bisa diterapkan ke semua bank. Hal ini dikarenakan bank di Indonesia memiliki tingkat disparitas yang cukup tinggi.

Anung menambahkan bahwa pihak perbankan yang akan menentukan syarat dari pelonggaran kredit tersebut. Jenis keringanan yang debirkan juga tergantung dari penilaian bank terhadap nasabah.

Aturan pelonggaran kredit ini sudah diatur OJK dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.

Dalam aturan yang diterbitkan oleh OJK tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh nasabah agar diterima restrukturisasi kreditnya.

Indonesia tarik utang besar

Indonesia Tarik Utang Besar, Prediksi dari Studi

New Normal

Penormalan Kegiatan Ekonomi Didukung Pengusaha