in

Bansos Belum Beres, Jokowi Geram

bansos belum beres
Photo by rohiim ariful on Unsplash

Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang belum beres membuat Presiden Indonesia geram. Hal ini disampaikan oleh Jokowi di rapat terbatas Selasa (19/5).

Dalam rapat terbatas, hal yang dibahas antara lain adalah proses penyederhanaan prosedur penyerahan bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan sosial bisa segera tersalurkan ke orang yang membutuhkan.

Dalam rapat tersebut, Jokowi menyatakan bawa prosedur penyerahan bantuan sosial dinilai masih terlalu berbelit-belit. Hal ini membuat penyaluran bansos menjadi terhambat.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan kasus ini.

Penyaluran Bansos Belum Beres

Dilansir dari CNBCIndonesia, Jokowi menyatakan bahwa situasi yang dihadapi Indonesia adalah situasi yang luar biasa, namun prosedurnya dinilai masih berbelit.

Jokowi menegaskan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial, hal yang paling diperlukan adalah kecepatan penyaluran bantuan tersebut.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar aturan penyaluran bansos dibuat sesimpel mungkin, namun jangan sampai mengorbankan akuntabilitas..

Selain itu, Jokowi meminta untuk data-data penyaluran bantuan sosial harus tetap terbuka.

Baca Juga  IHSG Tidak Stabil Karena Volatilitas Tinggi

Jokowi juga meminta dalam penyaluran bantuan sosial ini, lembaga yang berfungsi sebagai pengawas harus tetap terlibat.

Dalam menyalurkan bantuan sosial, lembaga bisa meminta bantuan KPK, BPKP, atau Kejaksaan. Hal tersebut untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi di lapangan.

Hal lain yang menjadi perhatian Jokowi adalah masih adanya data yang terlihat tidak sinron. Karena itu Jokowi meminta jajaran Menteri untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Hal ini harus segera diselesaikan agar bantuan sosial yang sudah dipersiapkan bisa diberikan kepada seseorang yang memang lebih membutuhkan.

Jokowi berkata bahwa RT, RW dan desa harus dilibatkan dalam mengambil data agar bisa lebih akurat. Selain itu mekanisme yang lebih terbuka juga harus dibuat.

Hal tersebut dilakukan agar bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bisa disalurkan secepatnya.

Subsidi Listrik Diperpanjang sampai September

Tidak jadi Sampai Juni, Subsidi Listrik Diperpanjang sampai September

Perusahaan Bayar THR Lebaran Lebih Rendah, Bolehkah?

Perusahaan Bayar THR Lebaran Lebih Rendah, Bolehkah?