in

Proses Pencairan Dana Desa Dipercepat Kemenkeu

pencairan dana desa
Gambar oleh christineblankert dari Pixabay

Proses pencairan dana desa akan dipercepat prosesnya oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini dilakukan agar bantuan sosial (bansos) bisa segera tersalurkan.

Proses penyederhanaan pencairan dana desa ini juga berdasarkan PMK 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dilansir dari CNNIndonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyatakan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi.

Perubahan yang pertama ada syarat penyaluran tahap pertama bisa dilakukan berdasarkan keputusan kepala daerah masing-masing.

Sebelumnya, tahap pertama ini memerlukan tiga syarat. Akan tetapi, untuk mempermudah penyaluran dana, diubah menjadi dua syarat saja.

Menurut Astera, syarat tersebut adalah surat keputusan dari kepala daerah masing-masing dan surat kuasa.

Penyaluran dana desa tahap 2 bisa langsung diajukan oleh pemerintah darah masing-masing ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) daerah.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan penandaan pengajuan di Online Monitoring SPAN (OMSPAN).

Seelumnya, jika ingin melakukan penyaluran tahap 2, pengajuan harus dilakukan oleh kepala desa ke pemerintah daerah. Setelah itu, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi.

Baca Juga  Bansos Belum Beres, Jokowi Geram

Jika pemerintah daerah sudah melakukan verifikasi terhadap data tersebut, pemerintah daerah bisa melakukan pengajuan ke KPPN.

Astera menyatakan bahwa dalam aturan yang baru ini, pemerintah bisa menyalurkan dana desa secara rutin tiap bulannya.

Hal ini jelas sangat membantu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dasa karena syarat yang diberikan menjadi lebih sederhana.

Penyaluran dana ini bisa dilakukan dua kali dalam jangka waktu satu bulan. Rentang waktu paling cepat yang bisa dilakukan adalah dalam 2 minggu.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini masih sering mengalami gangguan.

Padahal, banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari pandemi virus Corona yang membutuhkan bantuan ini.

Salah satu hal yang membuat penyaluran bantuan ini lebih lambat adalah peraturan yang dibuat Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai terlalu panjang prosesnya.

tunda thr

Lion Air Cicil dan Tunda THR karena Efek Corona

bisnis leasing ambrol

Efek Corona, Bisnis Leasing Ambrol