in

Menkeu: Kesetaraan Gender Tidak Hanya dari Sisi Moralitas

Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi

Bagi sebuah negara memberdayakan perempuan untuk kepentingan ekonomi adalah hal yang penting. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani acara Rapat Koordinasi Nasional (Rekreasi) Kementerian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) beberapa waktu lalu.

“Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi,” ujar Sri Mulyani dikutip dari laman Kemenkeu. 

Dalam sambutannya, Menkeu juga mengutip lembaga konsultan internasional, McKinsey. Apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender maka 12 triliun USD kue ekonomi akan hilang. Nilai tersebut sama dengan 16,5% dari total ekonomi global setara 8 kali ekonomi Indonesia.

Dalam hal ini, kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan serta political empowerment.

Bukan hanya itu, kendala dalam bidang ekonomi yang dihadapi perempuan adalah kebanyakan perempuan tidak bisa mengakses modal.”Banyak perempuan tidak memiliki aset atas nama dirinya seperti rumah, tanah atau mendirikan perusahaan. Itu dari sisi legal barrier atau hambatan dari segi hukum. Selain itu, akses modal juga perlu kapasitas seperti education, skill dan leadership,” terangnya.Masalah lainnya yaitu mayoritas di Indonesia, perempuan banyak bekerja di sektor informal serta banyak perempuan dengan kemampuan yang sama dengan laki-laki tetapi digaji lebih rendah.
Baca Juga  Efektivitas Google My Business, untuk Kembangkan Usaha

Perbedaan karena kondisi biologis

Menurut Menkeu, level playing field antara laki-laki dan perempuan berbeda karena kondisi biologis perempuan yang ada saatnya ia hamil, melahirkan dan menyusui.

Namun, perempuan perlu didukung dengan kebijakan contohnya ketersediaan ruang laktasi dan childcare di kantor. Di Indonesia juga ada cuti melahirkan tapi tetap dibayar. Di Kemenkeu, ada kebijakan parental leave melalui KMK Pengarusutamaan Gender dimana para suami juga bisa cuti 10 hari untuk menemani istrinya yang baru melahirkan.

“Bagaimana membuat lingkungan yang membuat perempuan itu terus produktif, confident, bertanggungjawab dan bisa menuangkan aspirasinya,” jelasnya.

Dalam hal ekonomi juga dibuat kebijakan yang berpihak kepada perempuan seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui program Mekaar, Kemenkeu dengan program UMi (Kredit Ultra Mikro).

Baca Juga : Tips Mengelola Uang Bagi Wanita Single

Tinggalkan Balasan

Anggaran Untuk Pernikahan, Sudah Siap?

Instagram untuk Bisnis: Semua yang Harus Anda Ketahui