in

Pertumbuhan Pembiayaan Syariah, Apa Peran Pemerintah?

peran pemerintah dalam pertumbuhan pembiayaan syariah

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,18 persen dari total populasi. Hal ini menjadi suatu potensi besar dalam perkembangan ekonomi syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pemerintah juga berupaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah melalui Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) 2016-2018 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

Baca juga: Ramadhan, Pemerintah Luncurkan Masterplan Keuangan Syariah

Dalam rangka mendorong terjadinya ekosistem digital syariah KNKS membuat marketplace yang mengarah pada penjualan produk-produk halal serta sistem digital syariah.

Masterplan pembiayaan syariah periode 2019 – 2024 tersebut akan segera diluncurkan pada Selasa, (14/5) mendatang.

Peran pemerintah

Apa saja peran Pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan Syariah menurut Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI)?

Dikutip dari situs resmi Kementrian Keuangan (kemenkeu), ada 5 peran pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia:

1. Penerbitan sukuk negara dan instrumen baru lainnya untuk berbagai proyek pemerintah.

Baca Juga  Menkeu: Kesetaraan Gender Tidak Hanya dari Sisi Moralitas

2. Menawarkan insentif untuk instrumen pembiayaan syariah untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional, terutama bila diterbitkan dalam bentuk sukuk fund baru.

3. Membentuk bank investasi syariah dalam rangka mengisi kesenjangan pembiayaan dari perbankan syariah dan proyek besar nasional lainnya.

4. Konsolidasi dan penguatan perbankan syariah untuk dapat meningkatkan kemampuan finansialnya dalam menyalurkan pembiayaan.

5. Melalui penguatan penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah dengan membentuk dana APEX baru. Dana APEX adalah dana pengayom Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Langkah kongkrit

Selain itu, langkah konkrit yang dijabarkan dalam strategi pembiayaan syariah yang tercantum dalam MEKSI selama kurun waktu 5 tahun tersebut antara lain:

1. Memberikan stimulus kepada BUMN / BUMD untuk meningkatkan jumlah pembiayaan syariahnya melalui bank Syariah

2. Menambah jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar menjadi Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

3.Meningkatkan jumlah pembiayaan Syariah produktif pada sektor korporasi dan pembiayaan jangka panjang (infrastruktur).

Baca Juga  Ekonomi Syariah, Pengertian dan Contohnya

Menteri Perencanaan Pembangunan Indonesia Bambang Brodjonegoro berharap strategi pembiayaan berbasis syariah tersebut semakin meningkat dan turut berkontribusi dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

 

Tinggalkan Balasan

Ramdhan hemat untuk anak kos

Untuk Anak Kos, 3 Tips Hemat di Bulan Ramadhan

bisnis makanan di bulan Ramadhan

Pasti Untung! 5 Bisnis Makanan di Bulan Ramadhan Untuk Anda