in

KPK Meminta BUMN Untuk Lebih Waspada Terhadap China

KPK meminta BUMN untuk hati-hati dengan China
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait OTT di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8). KPK menetapkan lima tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamerkasan Sucipto Utomo, Kabag Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi terkait suap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/17.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih berhati-hati jika berinvestasi dengan China. Pesan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK , Laode M Syarif.

Dilansir dari Okezone, Syarif juga menambahkan, “Pasti bapak ibu di BUMN banyak bekerja dengan China, good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat pertama fraud improper payment. Mereka invest banyak di sini.”

“Kalau China invest di sini you have to be very-very carefull. Safe guard mereka tidak seketat seperti perusahaan dari Eropa Barat atau dari Amerika Serikat,” ucap Syarif.

Baca juga: Benarkah Dana Haji Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Jalan Tol?

Untuk membandingkannya, Syarif lalu memberikan contoh pada perusahan-perusahaan yang mempunyai pengawasan ketat dalam berinvestasi yaitu perusahaan dari Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Syarif pun juga mencontohkan jika di Amerika Serikat maupun negara-negara di Benua Eropa dapat menghukum warganya jika terbukti menyuap pejabat negara lain.

Baca Juga  Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 31 Maret 2020

“Karena di negara Eropa atau Amerika Serikat kalau mereka menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita undang-undangnya belum, China belum. Kalau Inggris ada UK Bribery Act. Jadi, mereka kalau menyuap foreign public official itu mereka bisa kena, sehingga mereka selalu hati-hati,” ucap Syarif dikutip dari Okezone.

Lantas, bagaimana solusinya?

Syarif memberikan saran agar ketika menerima investasi dari China, ia menyatakan bahwa syaratnya harus sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.  Dan juga manajemen antisuap harus tetap dijalankan.

“Dari mana pun investornya, kita harus terbuka selama mereka betul-betul menjalankan investasi dengan tidak menyuap, melakukannya dengan bersih, transparan,” imbuh Syarif.

Selanjutnya, sambung dia, tidak akan cukup jika Indoneisa hanya menghukum orangnya saja, namun juga perusahaan yang menaunginya. Untuk itu untuk mendukung kesepakatan ini keluarlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Di negara lain yang mempunyai nilai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tinggi pun lantas tidak hanya menghukum orangnya saja, tetapi juga korporasi yang juga ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi.

Baca Juga  Efek Corona, Kurs Riyal Mengalami Pelemahan

Baca juga: Tips Amankan Keuangan di Bulan Ramadhan (Part 2)

Tinggalkan Balasan

Investasi Emas

Berminat Investasi Emas? Berikut Waktu yang Tepat untuk Beli Logam Mulia

Investasi Ala Milenial

Yuk Intip Investasi Unik Ala Milenial!