in

Awas! Menaker Beri Warning Perusahaan yang THR-nya Bermasalah

THR Perusahaan

Tunjangan Hari Raya (THR) tentunya sudah menjadi hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa tunjangan hari raya sudah harus diberikan kepada karyawan, setidaknya paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, juga memberikan warning kepada perusahaan tentang ketetapan tersebut.  Ia menyebut bahwa tidak ada alasan untuk tidak membayar THR kepada para pegawai mereka. Iapun mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindak tegas bagi perusahaan yang masih bandel.

“Jadi pilihannya dibayar, atau dijitak. Dijitak dengan apa? Dengan sanksi,” jelas Hanif.

Warning berupa sanksi inipun juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016. PP ini membahas tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif. Yaitu tepatnya di dalam pasal 56 PP 78, Tahun 2015. Dimana dalam ketetapan tersebut, menyebut bahwa perusahaan harus membayar denda 5%. Saksi ini juga bisa berupa sanksi administratif, yaitu mulai dari teguran tertulis dan rekomendasi pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian paksa alat produksi.

Baca Juga  THR Akan Cair, Berikut Rinciannya!

Baca juga : THR Akan Cair, Berikut Rinciannya!

Menurut Hanif, selama ini juga masih banyak aduan langsung dari masyarakat yang THR-nya bermasalah. Mulai dari THR yang tidak dibayarkan hingga jumlah yang dibayarkan kurang dari yang semestinya. Dalam hal ini, Hanif pun menjelaskan, bahwa memang ada banyak faktor yang mendasari perusahaan tidak membayar tunjangan khusus ini secara tepat waktu. Menurutnya faktor yang paling umum ialah masalah arus kas dan laba perusahaan yang tak stabil.

Kendati demikian, Hanif mengatakan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar THR semakin membaik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah pekerja yang melakukan pengaduan terkait permasalahan THR, tercatat sejumlah 606 aduan atau turun dari 2017 dimana ada sebanyak 2.390 orang. Kemudian untuk jumlah pengaduan terkait THR di tahun lalu tercatat sejumlah 318 pengaduan, atau turun sekitar 25% dari tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 412 pengaduan.

“Meski ada aduan di tahun lalu, tapi seluruh masalah itu sudah selesai, di mana perusahaan akhirnya mau membayar THR. kami harapkan tahun ini tingkat kepatuhan perusahaan meningkat dan aduan bisa berkurang,” tutupnya.

Baca Juga  Tahun Depan bakal ada 5.6 juta Lapangan Kerja Baru

 

Tinggalkan Balasan

10 negara dengan utang luar negeri terbesar

10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbanyak, Indonesia Nomor Berapa?

4 Miliarder Ini Punya Hobi Murah

Yuk Intip Hobi 4 Miliarder Ini! Ternyata tak Sebanding dengan Hartanya Lho!