in

THR Wajib Dipotong Pajak? Begini Penjelasannya

Pajak THR

Hari Raya Idul Fitri 2019 tinggal menghitung hari. Para pegawai negeri sipil maupun swasta tentunya akan segera menerima Tunjangan hari raya (THR). Namun tahukah anda bahwa THR yang anda terima sebenarnya harus dipotong pajak?. Banyak dari kalangan kita tak mengetahui bahwasannya pajak juga berlaku pada THR.

Aturan tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Dilansir dari finance.detik.com, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga membenarkan hal tersebut. Para pegawai yang merupakan wajib pajak (WP) harus membayarkan pajak THR.

“Betul ( THR terkena pajak),” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

Baca juga : Awas! Ini Konsekuensi Jika Tak Bayar Pajak Negara

Lalu siapakah yang harus membayar pajak tersebut? Perusahaan atau pegawai? Hestu Yoga juga menjelaskan bahwa pembayaran pajak THR sebetulnya menjadi tanggung jawab pegawai.

Baca Juga  Pilihan Saham Menarik Untuk Hari Ini (20/3)

“Secara substansi, PPh itu merupakan beban penerima penghasilan, dalam hal ini karyawan,” jelasnya lebih lanjut.

Masih menurut Hestu, jika dalam praktiknya ada juga perusahaan yang membayarkan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 dari THR pun tidak menjadi soal. Karena hal itupun juga diperbolehkan.

Berapa besar pajak yang harus dibayarkan?

Berdasarkan aturan yang berlaku, pengadaan pajak THR berlaku bagi pegawai yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besaran tersebut ialah Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54.000.000 per tahun. Namun jika penghasilan melebihi batas ketentuan tidak kena pajak, maka akan terkena pajak penghasilan (PPH) Pasal 21/26. Penghasilan yang terpotong pajak ini berlaku bagi penghasilan teratur seperti gaji, maupun tidak teratur seperti THR dan bonus.

Sedangkan total penghasilan netto bagi pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu jumlah seluruh penghasilan bruto, dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan dan Rp 6 juta setahun.

Baca Juga  Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 26 Maret 2020

Tinggalkan Balasan

Aplikasi untuk Berhemat

Hemat Selama Bulan Puasa dengan 3 Aplikasi Ini. Mengapa Tidak?

THR Bermasalah

THR Bermasalah? Kemnaker Buka Posko Pengaduan