in

THR Bermasalah? Kemnaker Buka Posko Pengaduan

THR Bermasalah

Tunjangan Hari Raya (THR) memang sudah seharusya diberikan perusahaan kepada pegawainya. Hal tersebu tentunya mengacu pada peraturan yang berlaku, dimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan. Dimana dalam aturan tersebut, salah satunya membahas tentang keharusan pihak perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Namun bagaimana jika pihak perusahaan ‘bandel’ sehingga THR bermasalah?

Dilansir dari finance.detik.com, Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang memiliki masalah terkait THR, dapat langsung melaporkan ke posko pengawalan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Posko inipun telah dibuka dan akan beroperasi hingga tanggal 10 Juni mendatang, bertempat di lantai 1 Gedung B Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.

“Bagi yang THR-nya bermasalah jadi bisa daftar ke sini untuk dapatkan tindak lanjut. Posko ini merupakan upaya pemerintah agar masalah-masalah THR bisa cepat selesai,” jelas Hanif.

Selain dapat melakukan pelaporan di kantor pusat Kemnaker, Hanif mengatakan posko serupa juga sudah ada di Dinas Ketenagakerjaan setiap provinsi dan selanjutnya akan dteruskan ke Kbupaten.

Baca Juga  THR Cair? Begini Cara Bijak Mengoptimalkannya!

Baca juga : Awas! Menaker Beri Warning Perusahaan yang THR-nya Bermasalah

Cara melapor

Lebih lanjut, terkhusus untuk para pelapor Hanif menjelaskan bahwa hanya perlu datang ke posko dengan membawa identitas. Nantinya tiap aduan yang masuk, akan langsung ditindaklanjuti. Hanif juga menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji dahulu apa masalah si pelapor guna melihat bagaimana penanganan lebih lanjut.

“Kalau punya masalah sama THR datang aja dulu ke posko, ngadu, atau konsultasi, kan langsung dilayani disini. Kebutuhan adminsitratif nanti lah biar ngadu aja dulu, bawa identitas diri lah setidaknya,” jelasnya lebih lanjut.

Posko pengaduan inipun merupakan posko tahunan yang dibentuk setiap menjelang perayaan Idul Fitri. Menurut Hanif, jumlah pekerja/buruh yang melakukan konsultasi ke posko pada 2017 sebanyak 2.390 pelapor. Sementara pada 2018, ada sebanyak 606 orang yang berkonsultasi.

Sedangkan untuk pengaduan THR pada tahun 2018 ada 318 pengaduan, menurun 25 persen dari tahun 2017 yang sebanyak 412 pengaduan. Di samping posko ini, pihaknya juga membuka sistem pengaduan THR secara daring untuk memudahkan pelaporan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembayaran THR.

Baca Juga  IPO Indonesia Terbesar di Asia Tenggara

Tinggalkan Balasan

Pajak THR

THR Wajib Dipotong Pajak? Begini Penjelasannya

pasar Forex memiliki pengawasan yang tepat dari berbagai badan pengatur di seluruh dunia

8 Hal yang Harus Disiapkan Trader Sebelum Trading