in

Sanksi Telat Bayar Pajak Dihapus Pemerintah? Begini Aturannya!

Telat Pajak

Anda memiliki tanggungan berupa sanksi administrasi, karena telat membayar pajak dibulan Mei? Jika iya, kabar gembira datang dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dimana telah memberi kelonggaran berupa penghapusan sanksi administrasi bagi yang telat membayar. Dengan catatan, penghapusan ini hanya berlaku untuk pajak bulan Mei 2019 saja.

Hal tersebut dikarenakan masa pajak bulan Mei 2019, pembayarannya jatuh pada awal Juni 2019. Yang artinya bertepatan dengan hari libur nasional, sehingga sanksi administrasi dihapuskan dan waktu jatuh tempo pembayaran di perpanjang. Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-486/PJ/2019 tanggal 31 Mei 2019. Yaitu tentang Kebijakan Perpajakan terhadap Penyetoran atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan.

Dilansir dari finance.detik.com, aturan tersebut dikeluarkan dengan menimbang kewajiban penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26. Serta pemungutan pajak Pajak Penghasilan, Pasal 22 oleh wajib pajak tertentu untuk masa pajak Mei 2019, jatuh tempo pada 10 Juni 2019.

Baca Juga  Penting! Inilah Konsep Dasar PPN

Baca juga : Awas! Ini Konsekuensi Jika Tak Bayar Pajak Negara

Kemudian, terdapat kewajiban penyetoran atas pemungutan Pajak Penghasilan 22 oleh Bendahara Pengeluaran, paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Khusus bagi yang jatuh tempo pada 1 Juni 2019 sampai dengan 10 Juni 2019.

“Bahwa jatuh tempo kewajiban penyetoran sebagaimana dalam huruf a dan huruf b yang terjadi dalam/setelah hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, dapat meningkatkan beban administrasi wajib pajak dan tempat pembayaran pajak,” bunyi poin c dalam pertimbangan aturan tersebut.

Dalam diktum pertama aturan inipun disebutkan, terhadap keterlambatan penyetoran pajak untuk masa pajak Mei 2019 atas (a) pemotongan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26. Dan/atau (b) pemungutan pajak penghasilan. Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan wajib pajak badan tertentu, yang dilakukan pada 11 Juni sampai 12 Juni 2019 diberikan penghapusan sanksi administrasi.

“Terhadap keterlambatan penyetoran atas pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran, yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juni 2019. Dan disetorkan pada 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi,” bunyi ketentuan diktum kedua.

Baca Juga  Wow! Investasi Asing Sebesar US$ 163 miliar Akan Guyur RI!

Baca juga : Awas! Berikut Kebiasaan Sepele yang Dapat Menguras Keuangan Anda!

Pada diktum ketiga disebutkan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dan kedua. Yaitu dilakukan tanpa menerbitkan surat tagihan pajak. Sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sedangkan untuk penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak, sebagaimana diktum pertama dan kedua telah diterbitkan surat tagihan pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi. Yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang 1983 yang beberapa kali diubah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Aturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2019 dan diteken Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan.

Tinggalkan Balasan

Maskpai penerbangan Asing diijinkan karena Tiket Mahal

Maskapai Penerbangan Asing Diberikan Peluang Beroperasi, Akankah Jadi Solusi Untuk Tiket Mahal?

Cara Mengelola THR Dengan Bijak