in

Simak Pajak Apartemen yang Dipangkas Sri Mulyani!

pajak apartemen dipangkas

Sri Mulyani Indrawati, menteri Keuangan Indonesia (Menkeu), beranggapan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi dari segi properti masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengambil langkah untuk mengubah batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) agar sektor ini lebih bergairah.

Menkeu juga sudah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang bernilai Rp 30 miliar atau lebih pada Senin (10/6) lalu.

Baca juga: Wow! Rupiah Menguat di Asia

Bagaimanakah bentuk peraturan pajaknya?

Disamping itu, dikutip dari detikFinance, pada peraturan sebelumnya atau PMK Nomor 35/PMK.010/2017 disebutkan, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20 persen, yakni untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya sebagai berikut:

1. Town house dan rumah dari jenis non stratatitle dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Baca Juga  Faktor Menguatnya IHSG di Bursa Saham Asia

2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis stratatitle, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II PMK Nomor 86/PMK.010/2019 yang diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (11/6) kemarin.

Baca juga: Bagaimana Kelanjutan Ratas Investasi dengan Jokowi?

Bagaimana tanggapan Dirut Jenderal Pajak?

Robert Pakphan selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga menuturkan bahwa aturan yang dikeluarkan tentu untuk mendorong sektor properti. Batasan yang telah ditetapkan merupakan keputusan pemerintah setelah berembuk bersama dengan sluruh stakeholder yang terkait.

“Aturan baru sudah menyesuaikan perkembangan harga dan melihat situasi sektor properti,” ujar Robert di Gedung DPR, Selasa (18/6) lalu.

Meskipun, batas harga telah dipangkas, Robert yakin presentase penerimaan pajak tidak akan menurun karena akan tergantikan dari banyaknya penjualan properti. Robert mengingatkan, selain PPnBM atas hunian mewah, negara juga menerima pemasukan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga Bea Balik Nama dari aktivitas penjualan properti.

Baca Juga  Saham Ritel Bangkit, Jelang Mal Kembali Dibuka

Tinggalkan Balasan

jebakan dalam trading forex

4 Perangkap yang Harus Dihindari pada saat Trading Forex

sumber uang forex broker

Dari mana Forex Broker Mendapatkan Uang?