in

Para Buruh Tolak Revisi UU 13/2003. Apa Alasannya?

buruh tolak revisi UU ketenagakerjaan
buruh tolak revisi UU ketenagakerjaan-Bisnis.tempo.co

Para buruh menolak rencana pemerintah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Revisi dinilai menurunkan nilai perlindungan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai revisi UU ketenagakerjaan tidak ramah investasi. Para  buruh menilai revisi amat merugikan Kaum Buruh karena menurunkan nilai pesangon.

“Dalam revisi itu diusulkan untuk mengurangi nilai pesangon, lalu kenaikan upah minimal menjadi dua tahun sekali padahal selama ini kenaikan dilakukan setahun sekali, lalu penggunaan tenaga kontrak dan alih daya semakin bebas dan memperketat mogok,” kata Said Iqbal.

Mengenai nilai pesangon pekerja Indonesia yang dianggap lebih tinggi dari pekerja di negara lain, Said Iqbal mengatakan nilai pesangon tersebut harus dilihat secara komprehensif.

“Kalau dari pesangon saja memang betul Indonesia jauh lebih banyak daripada Malaysia, Spanyol yang hanya 7 bulan upah. Indonesia banyak, 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun lebih. Tetapi Bagaimana sistem jaminan sosial nya sistem jaminan sosial di Indonesia belum memadai. Kalau di Negara Spanyol sebagai pembanding tadi maupun negara lain di Eropa maupun di Afrika Indonesia dianggap lebih baik pasangonnya tapi sistem jaminan sosial mereka memadai,” ujar presiden KSPI, Said Iqbal.

Baca Juga  Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 17 Februari 2020

Padahal UU Ketenagakerjaan harusnya dibuat untuk melindungi dan menyejahterakan para pekerja, bukan menjadi undang-undang yang mengeksploitasi para pekerja.

Masih kata Said, KSPI akan menemui Presiden Joko Widodo. Tijuannya yaitu agar Presiden mempertimbangkan rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang dinilai KSPI dapat menurunkan perlindungan buruh.

“Kami sudah menyampaikan surat untuk segera bertemu Presiden Jokowi mengenai revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Mungkin pertemuan akan terlaksana seminggu atau dua minggu yang akan datang,” ujarnya dilansir dari Antara news.

Jika suara tidak didengarkan…

Bahkan jika suara-suara mereka tidak didengar, para buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan.

“Aksi dilakukan di 20 provinsi di Indonesia secara serentak, kemudian aksi juga akan kami lakukan di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Daftar Tabungan Haji Bank-bank di Indonesia (Part 2)

Dampak mati listrik

Akibat Mati Listrik Massal, Industri Ini Alami Kerugian Ratusan Miliar