in

Polemik Bisnis MLM, Halal atau Haram?

Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (Nu) yang digelar di Banjar pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2019 lalu merekomendasikan bisnis Multi Level Marketing (MLM) adalah haram.

Dikatakan haramnya bisnis ini berlaku untuk MLM dengan skema piramida, matahari atau ponzi.Dilansir dari bisnis.tempo.co, Pimpinan sidang komisi, Asnawi Ridwan memaparkan ada 5 ketentuan bisnis MLM itu haram. Ke lima ketentuan tersebut yaitu:

1. Adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk yang menjadi syarat untuk mengikuti kegiatan bisnisnya serta dalam pencarian mitra. Dari pembelian barang itu, akan menghasilkan bonus atau komisi.

2. ketergantungan pada setoran dari member baru untuk survive dan untuk menguntungkan member lama.

3. Rancangan pemasarannya menghasilkan bonus atau komisi dan penghargaan lain berdasarkan dari kegiatan tertentu.

4. Produk yang diperdagangkan bisa didapatkan secara gratis atau lebih murah. Sedangkan dalam kasus lain manfaat produk tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

5. Bonus merekrut anggota jauh lebih besar dibandingkan dengan bonus dari manfaat produk itu sendiri.

Baca Juga  Pertumbuhan Pasar Australia Di Tengah Peningkatan Pengawasan Regulasi

Namun dibalik fatwa hasil Munas NU tersebut, sebelumnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa terkait MLM yang disebut sebagai pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Akan tetapi MUI juga memperbolehkan bisnis Multi Level tersebut tetap berjalan alias halal. Hal ini merujuk pada fatwa No: 75/DSN MUI/VII/2009 yang disahkan pada 25 Juli 2009, bahwa ada 13 syarat diperbolehkannya MLM:

1. Ada obyek transaksi ril yang diperjualbelikan terdiri dari barang atau produk jasa.

2. Barang atau produk jasa yang menawarkan barang yang bukan diharamkan dan bukan digunakan untuk sesuatu yang haram.

3. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat.

4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (mark-up yang berlebihan)

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjaga pendapatan utama mitra usaha.

6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk yang ditetapkan perusahaan.

Baca Juga  Kembangkan Bisnis UMKM dengan Berkiblat pada Singapura

7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang peroleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.

8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan oleh anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra.

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya.

10. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dana secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya.

11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya.

12. idak melakukan kegiatan money game.

13) Dalam penerapan Maqashid Syariah untuk melihat halal atau tidak, maka harus dilihat sejauh mana praktiknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama syariat Islam. Jadi tidak serta merta dilihat dari merk dan labelnya apakah berlabel syariah atau tidak, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat islam agar tercapainya sebuah Mashlahat

Baca Juga  Mendulang Uang Hanya dengan Internet

Baca: Crypto Bisnis Berjuang untuk Mendapatkan Layanan Perbankan

Tinggalkan Balasan

5 Game Online Penghasil Rupiah

Mengenal Lebih Dalam Cryptocurrency, Mata Uang Digital