in

Pengusaha Wajib Bayar THR Karyawan, Inilah Ketentuannya

Pengusaha Wajib Bayar THR Karyawan, Inilah Ketentuannya
Uang THR (C) SHUTTERSTOCK

Meski di tengah pandemi covid-19, setiap pengusaha wajib bayar THR karyawan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Surat bernomor 6 tahun 2020 itu berisi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Selama Pandemi Corona.

Melalui SE tersebut, Menaker meminta para Gubernur di seluruh Indonesia untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soal pemberian THR lebaran ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Permenaker itu adalah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Inilah Ketentuannya Pembayaran THR Lebaran

1. Pengusaha Wajib Bayar THR Karyawan H-7 Idul Fitri

THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya keagamaan. Hal itu sudah ditegaskan Menteri Ida di laman resmi kementerian, kemnaker.go.id, Senin (11/5/2020).

2. Pembayaran THR Bisa Ditunda/Dicicil

Pembayaran THR ini dapat ditunda jika ada kesepakatan antara perusahaan dengan karyawannya. Pengusaha juga bisa mencicilnya, juga jika ada kesepakatan tertulis dengan para karyawan.

Baca Juga  Perusahaan di Sumbar Dilaporkan Karena Tidak Bayar THR

Menaker menyarankan perusahaan yang memang tak mampu membayarkan THR pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan, agar menjalin komunikasi dengan karyawan. Mereka diajak duduk bersama untuk mencari solusi. Dialog ini dilakukan secara kekeluargaan, berlandaskan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik demi adanya kesepakatan bersama.

Kesepakatan yang dicapai nantinya bisa beragam. Perusahaan yang tidak bisa memberikan THR untuk karyawannya secara penuh bisa membayarnya bertahap. Jika perusahaan sama sekali tidak bisa membayar THR, tepat waktu, maka pembayarannya dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati.

3. Penundaan Pembayaran THR Paling Lambat Akhir 2020

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani menyebut pelunasan pembayaran THR lebaran ini harus diselesaikan paling lambat akhir tahun 2020. Selambat-lambatnya, pada Desember 2020 penundaan atau pencicilan THR sudah beres.

Perusahaan yang hanya mampu membayar THR secara mencicil atau menunda pembayarannya harus melalui mekanisme dialog dengan karyawan. Semua hasil kesepakatan terkait pembayaran THR itu harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat agar pemerintah dapat memantau realisasi pembayarannya. Jika sampai akhir tahun sesuai ketentuan, perusahaan itu belum juga mampu melunasi THR, maka pemerintah akan melakukan mediasi antara pengusaha dengan karyawan.

Baca Juga  Ramalan Zodiak yang Punya Finansial Bagus di Tengah Pandemi Covid-19

4. Posko Pengaduan THR

Ada layanan Posko Pengaduan THR yang dibuka oleh Kementerian Tenaga Kerja. Masyarakat yang mengalami masalah terkait pembayaran THR bisa melaporkannya melalui kanal sisnaker di laman Kemnaker.go.id.

Pelapor wajib mendaftarkan diri dengan membuat akun sisnaker. Tuliskan nama, subjek, dan isi aduan atau pertanyaan konsultasi. Identitas pelapor ini akan dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. Setelah mengklik tautan mengajukan dan pengaduan atau konsultasi, pelapor diterima, lalu petugas akan segera memproses aduan atau konsultasi tersebut.

Tak hanya melalui laman tersebut, Menaker juga berharap seluruh gubernur di Indonesia membentuk Posko THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing wilayah.

5. Sanksi bagi perusahaan yang telat atau tak bayar THR

Ada sanksi untuk pengusaha yang terlambat atau tidak bisa membayarkan THR lebaran, tanpa ada dialog atau kesepakatan dengan karyawannya.

Dena akan dikenakan kepada pengusaha yang terlambat membayarkan THR lebaran kepada karyawannya. Nominal denda yang harus dibayar perusahaan sebesar lima persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan, dan tidak menghilangkan kewajiban pengusahan untuk tetap membayarkan THR kepada karyawan.

Baca Juga  Analisa Return of Investment, Manfaat dan Kekurangan

Sementara, pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif. Bahkan, perusahaan tersebut bisa dikenai sanksi penghentian sebagian usaha.

Daftar Nominal THR Lebaran Tahun 2020 untuk Non-PNS

Daftar Nominal THR Lebaran Tahun 2020 untuk Non-PNS

harga kurs Rupiah

Update Harga Kurs Rupiah dan Kurs Dollar: 15 Mei 2020