in

Sanksi Buat Perusahaan yang Tidak Memberikan THR Lebaran

Sanksi Buat Perusahaan yang Tidak Memberikan THR Lebaran
Gadis bawa THR (C) SHUTTERSTOCK

Ada sanksi buat perusahaan yang tidak memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) atau terlambat membayarkannya, tanpa ada dialog atau kesepakatan dengan karyawannya. Sanksi itu sudah diatur dalam sejumlah peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Diakui atau tidak, pandemi virus corona (covid-19) menyerang sektor perekonomian di Indonesia. Tak sedikit pengusaha yang tersungkur lantaran usahanya terpaksa berhenti. Tak heran hal ini berdampak pada tidak cairnya THR lebaran bagi para karyawan, yang juga banyak dirumahkan.

Meski demikian, THR sudah menjadi kewajiban perusahaan dan hak karyawan. Hak dan kewajiban ini sudah diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada pasal yang sama juga tertulis, pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan yang dimaksud, dalam hal ini Hari Raya Idhul Fitri.

Ada Toleransi Sebelum Sanksi Buat Perusahaan

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan terkait toleransi pelunasan pembayaran THR lebaran. Menurutnya, pengusaha harus menyelesaikan pembayarannya selambat-lambatnya akhir tahun 2020.

Baca Juga  Wah, THR Lebaran Bisa Tertunda Sampai Akhir Tahun 2020

Perusahaan yang hanya mampu membayar THR secara mencicil atau menunda pembayarannya harus terlebih dahulu menggelar dialog dengan karyawan. Hasil kesepakatan terkait pembayaran THR itu harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat agar realisasi pembayarannya bisa dipantau pemerintah.

Jika sampai akhir tahun sesuai ketentuan, perusahaan itu belum juga sanggup melunasi THR yang dihutang, maka pemerintah akan melakukan mediasi antara pengusaha dengan karyawan.

Sanksi Diberikan Bagi Pengusaha Nakal

Jika THR tidak dibayarkan, maka pengusaha nakal itu bisa dikenai sanksi beragam. Sanksi yang dimaksud sudah diatur dalam Pasal 9 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.

Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis, (b) pembatasan kegiatan usaha. Pada Pasal 10, teguran tertulis yang dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan kepada pengusaha untuk satu kali dalam jangka waktu paling lama tiga hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima.

Sementara, pada Pasal 11 ayat (1) tertulis, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dalam Pasal 10, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Baca Juga  Emiten Saham Melonjak Efek Cairnya THR

Lalu, dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan, rekomendasi disebabkan tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh pengusaha, dan kondisi finansial perusahaan. Tentunya hal itu berdasarkan laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Kemudian, Pasal 11 ayat (3) berbunyi, pengenaan sanksi administratif ini berlaku sampai THR Keagamaan dibayarkan.

Yang paling penting adalah isi Pasal 12, yang menyatakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menyiapkan Passive Income untuk Masa Pensiun

Menyiapkan Passive Income untuk Masa Pensiun

Wah, THR Lebaran Bisa Tertunda Sampai Akhir Tahun 2020

Wah, THR Lebaran Bisa Tertunda Sampai Akhir Tahun 2020