in

Wah, THR Lebaran Bisa Tertunda Sampai Akhir Tahun 2020

Wah, THR Lebaran Bisa Tertunda Sampai Akhir Tahun 2020
Uang THR (C) SHUTTERSTOCK

Dalam aturannya, THR lebaran sudah harus dibayarkan perusahaan kepada karywannya selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idhul Fitri. Namun, di tengah pandemi covid-19 (virus corona) ini ternyata THR lebaran bisa tertunda juga pembayarannya sampai akhir tahun 2020.

Pandemi covid-19 ini berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia. Tak sedikit perusahaan yang gulung tikar lantaran krisis finansial. Dampak itu ternyata berimbas pada tidak cairnya THR lebaran bagi para karyawan.

Namun demikian, THR merupakan kewajiban perusahaan dan hak yang diterima karyawan. Hal itu sudah diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

THR Lebaran Bisa Tertunda karena Toleransi untuk Perusahaan

Ada toleransi untuk perusahaan yang tak sanggup membayar lunas THR lebaran tahun 2020 ini. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani.

Baca Juga  6 Tips Cerdas Dalam Mengatur THR

Perusahaan yang tak mampu membayar THR lebaran secara penuh atau bahkan sama sekali tak mampu membayarkannya, diizinkan menunda pembayarannya. Perusahaan yang tergolong kategori tak mampu membayarkan THR lebaran secara penuh itu juga diizinkan membayarkannya dengan mencicil. Menurutnya, pelunasan pembayaran THR lebaran itu selambat-lambatnya harus dibereskan pengusaha pada akhir tahun 2020.

Harus Ada Kesepakatan Antara Perusahaan dan Karyawan

Perusahaan yang memang tidak mampu membayarkan THR lebaran secara penuh diizinkan dengan syarat. Pengusaha harus menggelar dialog antara pihak perusahaan dengan karyawan. Harus ada kesepakatan terkait pembayaran THR tersebut.

Hasil kesepakatan antara perusahaan dan karyawan terkait pembayaran THR itu harus transparan. Pengusaha wajib melaporkannya kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Tujuannya agar realisasi pembayarannya bisa dipantau pemerintah.

Jika sampai akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan yang sudah menjanjikan THR itu belum juga sanggup melunasinya, maka pemerintah akan melakukan mediasi antara pengusaha dengan karyawan. Jika tidak ada kepastian, maka sanksi bisa diberlakukan sesuai dengan Pasal 9-12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016.

Baca Juga  Macam Sistem Valuta Asing yang Berlaku
Sanksi Buat Perusahaan yang Tidak Memberikan THR Lebaran

Sanksi Buat Perusahaan yang Tidak Memberikan THR Lebaran

5 Tips Penggunaan Gaji yang Baik

5 Tips Penggunaan Gaji yang Baik