in

THR Tidak Cair, Laporkan ke Posko Pengaduan Kemenaker

THR Tidak Cair, Laporkan ke Posko Pengaduan Kemenaker
Pelayanan posko pengaduan (C) SHUTTERSTOCK

Jika merasa THR tidak cair di lebaran tahun ini, para pekerja bisa melaporkannya kepada Kementrian Ketenagakerjaan RI. Sebab, sudah ada posko pengaduan yang khusus merespon laporan pelanggaran perusahaan terkait Tunjangan Hari Raya tahun 2020.

Kemenaker membentuk posko pengaduan THR ini di masing-masing dinas tenaga kerja yang ada di setiap provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Seperti dilansir Pikiran Rakyat, menurutnya, posko pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar pekerja mendapatkan haknya berupa THR sesuai dengan ketentuan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan.

Posko pengaduan THR bermasalah ini dibuka setiap hari kerja mulai 11 Mei hingga 31 Mei mendatang. Jam kerjanya pada pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB secara online.

Tugas Posko Pengaduan THR TIdak Cair

Ida Fauziyah juga menjelaskan, tugas Posko Pengaduan THR itu bukan cuma melayani pengaduan pekerja di setiap daerah saja. Ada sejumlah tugas lain yang diberikan kepada petugas yang siaga di posko tersebut.

Baca Juga  Bursa Asia Terjun Bebas di Perdagangan Pagi Ini

Tugas utama posko ini adalah mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2020. Petugas juga turut memantau pelaksanaan pemberian THR dari perusahaan kepada karyawan, memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan.

Satgas Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan SE THR

Kementrian Ketenagakerjaan sebelumnya sudah mengeluarkan Surat Edaran terkait THR Keagamaan tahun 2020. Satgas Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan SE THR pun sudah dibentuk.

Pemerintah daerah juga diminta terlibat dan berperan aktif untuk mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan Pemerintah Pusat. Hal itu harus dilakukan demi menjaga situasi kondusif dalam berbagai aspek yang timbul akibat situasi tanggap darurat covid-19.

Harapannya, Posko Pengaduan THR dan Satgas Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan SE THR dapat membantu kelancaran penyampaian tunjangan kepada para pekerja. Jika semua berjalan dengan tertib sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, maka tak ada pihak yang merasa dirugikan.

5 Bisnis Menarik di Era Cashless

5 Bisnis Menarik di Era Cashless

Karyawan Non-Muslim Berhak Atas THR Juga

Karyawan Non-Muslim Berhak Atas THR Juga