in

Perusahaan Bayar THR Lebaran Lebih Rendah, Bolehkah?

Perusahaan Bayar THR Lebaran Lebih Rendah, Bolehkah?
Wanita bawa uang THR (C) SHUTTERSTOCK

Nilai Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang diterima karyawan bisa lebih besar dari yang semestinya diberikan perusahaan. Namun, jika perusahaan bayar THR Lebaran lebih rendah dari yang seharusnya, apakah boleh?

THR Keagamaan adalah kewajiban yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya berupa pendapatan non upah. Semuanya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Permenaker ini adalah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Nilai THR biasanya adalah satu kali nilai gaji ditambah dengan tunjangan pokok (tanpa tunjangan tambahan). THR ini wajib diberikan perusahaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya keagamaan masing-masing karyawan. Tanpa memandang status, seluruh karyawan berhak menerima THR ini. Jika tidak, maka perusahaan yang bersangkutan bisa mendapatkan sanksi dari Kementrian Ketenagakerjaan.

Jika ada perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara penuh, dalam aturan dijelaskan bisa dicicil. Hanya saja, sebelum memutuskannya, harus ada dialog terlebih dulu antara pengusaha dan karyawan. Apapun keputusannya, THR ditunda atau dicicil, pihak perusahaan wajib melaporkan hasil dialog kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Baca Juga  5 Saham Penyebab IHSG Terjun Bebas

Perusahaan Tak Boleh Bayar THR Lebaran Lebih Rendah

Ternyata, perusahaan tak boleh membayarkan THR Lebaran lebih rendah dari yang semestinya. Kalau lebih tinggi, misal dua atau tiga kali lipat lebih tinggi tidak masalah.

Permenaker No.6/2016 tidak mengatur boleh tidaknya perusahaan memberikan THR lebaran dengan nilai lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya saja, kadang ada peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau kesepakatan kerja lainnya yang menyebutkan nilai THR yang akan diterima si karyawan.

Yang perlu diingat oleh pengusaha, jika nilai yang tertera dalam PP, PKB, atau kesepakatan kerja lainnya itu lebih tinggi dari ketentuan Permenaker No.6/2016, maka nilai THR yang lebih tinggi itulah yang menjadi acuan. Sebaliknya, jika nilai dalam PP, PKB, atau kesepakatan kerja lainnya itu lebih rendah, maka nilai THR yang berhak diterima oleh si karyawan sesuai dengan Permenaker No.6/2016.

bansos belum beres

Bansos Belum Beres, Jokowi Geram

THR Lebaran Dipotong karena Utang, Bolehkah?

THR Lebaran Dipotong karena Utang, Bolehkah?