in

Ekonomi Pulih, Pemerintah Kudu Bayar Pelebaran Defisit

ekonomi pulih
Photo by Dmitry Demidko on Unsplash

Saat ekonomi kembali pulih, banyak ekonom mengharapkan pemerintah Indonesia untuk memberikan kompensasi terhadap pelebaran defisit.

Pelebaran defisit yang harus dibayar adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dilansir dari CNNIndonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit APBN akan melebar hingga mencapai  Rp1.039,2 triliun.

Rasio pelebaran tersebut mencapai 6,34 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Salah satu penyebab terjadinya pelebaran defisit adalah tambahan anggaran yang diberikan untuk mengatasi virus Corona di Indonesia.

Rektor Universitas Indonesia dan Ekonom Ari Kuncoro menyatakan bahwa cara penghitungan defisit biasanya dilakukan sesuai dengan teknik anggaran yang dipakai negara Eropa.

Dalam teknik tersebut, jika APBN mengalami defisit yang cukup besar dalam satu tahun, pemerintah harus melakukan kompensasi.

Akan tetapi, pemerintah yang mengkompensasi adalah pemerintah yang masih dalam satu periode.

Jika ekonomi sudah kembali pulih, pemerintah harus berusaha untuk membalik anggaran kembali menjadi surplus.

Pelebaran defisit adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk berjaga-jaga dalam masa pemulihan ekonomi setelah Pandemi.

Baca Juga  Ekonomi Syariah, Pengertian dan Contohnya

Hal ini perlu dilakukan karena pemulihan ekonomi diproyeksikan oleh pemerintah akan terjadi selama bertahun-tahun.

Selama masa tersebut pemerintah harus menyiapkan dana yang lebih besar daripada kondisi biasanya.

Sebagai contoh, sektor perbankan sudah memberikan kemudahan dalam bentuk restrukturisasi kredit untuk pihak UMKM.

Hal ini akan dilakukan hingga pada April 2021, namun kondisi terburuk akan terjadi jika UMKM tidak sanggup membayar kredit tersebut.

Ari menyatakan bahwa selama masa restrukturisasi kredit, uang bank tidak bisa dikembalikan secara penuh.

Jika pendapatan yang diterima bank tidak mencukupi, maka bank tersebut bisa kolaps.

Lebih lagi jika tingkat likuiditas bank menurun, kemungkinan terjadinya krisis ekonomi juga makin besar.

Anggaran untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia juga sudah ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia.

Dana untuk menangani Corona dan pemulihan dari Corona ditingkatkan dari Rp641,17 triliun ke Rp677,2 triliun.

Penambahan biaya tersebut berasal dari dana santunan kematian, dana penangan COVID-19 dan dana untuk BLT Dana Desa.

prediksi emas antam kembali melesat global

Harga Emas Antam Melorot Lagi Hari Ini

Karyawan Paruh Waktu Berhak Atas THR Juga

Sosok Investor Pendapatan yang Patut Dipahami