in ,

Wajib Diketahui, 5 Unsur Hukum dalam Asuransi

5 unsur hukum asuransi

Dewasa ini kebutuhan akan produk asuransi semakin meningkat. Ini sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi sebagai tabungan atau jaminan masa depan atas berbagai resiko.

Berbagai produk asuransi pun saat ini banyak macamnya. sebut saja asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta asuransi perlindungan harta (mobil, rumah, smartphone dan sebagainya).

Bagi anda yang tertarik memiliki produk asuransi, ketahui dulu seperti apa seluk beluk produk asuransi dan apa saja unsur hukum asuransi itu.

Karena sering kali kita mendengar kasus nasabah yang kecewa atau merasa dirugikan dengan pembelian asuransi. Mereka menganggap perusahaan asuransi kurang bisa memberikan benefit yang maksimal atau sesuai dengan ekspektasi awal nasabah.

Hukum asuransi diartikan sebagai kumpulan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak yang melakukan perjanjian asuransi, yang dalam hal ini disebut penanggung dan tertanggung.

Mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU asuransi) disebutkan bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Baca Juga  Hendak Mencairkan Deposito Sebelum Jatuh Tempo? Tunggu, Perhatikan Resikonya

Melihat defenisi tersebut, maka asuransi harus sejumlah unsur sehingga asuransi tersebut sah di mata hukum. Berikut unsur yang harus ada pada asuransi:

1. Subjek Hukum

Hukum asuransi mengharuskan adanya minimal dua subjek hukum, yakni penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi. Pihak ini bertugas menanggung beban resiko jika terjadi peristiwa yang tak pasti (evenemen). Pihak ini yang menerima imbalan premi sebagai gantinya.

Sedangkan pihak tertanggung adalah nasabah atau pihak yang melakukan perjanjian asuransi dan membayar sejumlah premi.

Pihak penanggung dan tertangung sebelumnya harus sama-sama melakukan kesepakatan, sehingga perjanjian asuransi bisa berlangung. Dengan adanya perjanjian asuransi, maka kedua belah pihak akan terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

2. Ada Objek yang Diasuransikan

Asuransi haruslah memiliki benda yang diasuransikan yang berhubungan dengan kepentingan tertanggung. Ini dia yang disebut objek asuransi.

Jenis benda asuransi ini pun beragam misalnya saja kesehatan,rumah, kendaraan dan sebagainya.

Jika terjadi evenemen (peristiwa yang tidak pasti), pihak tertanggung akan memperoleh asuransi. Nilai asuransi tersebut biasanya jumlahnya telah disepakati pada saat mengadakan perjanjian asuransi.

Baca Juga  Dinilai Paling Aman, ini Resiko Deposito yang Wajib Diketahui

3. Resiko dan Premi

Dalam asuransi, dipastikan terdapat unsur peralihan resiko dari pihak tertanggung kepada penanggung seiring dengan dibayarkannya premi dari pihak tertanggung kepada penanggung risiko.

Premi sendiri merupakan kewajiban pihak tertanggung berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pihak penanggung dalam periode tertentu yang sudah disepakati.

Umumnya, premi ini dibayarkan tiap bulan selama perjanjian asuransi berlangsung. Jumlah premi bervariasi, namun semakin tinggi resiko, semakin besar pula nomimal premi yang dibayar.

4. Ganti Rugi

Asuransi pasti mencakup proses mengganti kerugian. Ini sudah merupakan kewajiban dari pihak penanggung kepada pihak penanggung atas evenemen atau peristiwa yang tak terduga/belum pasti terjadi.

Misalnya saja pada asuransi jiwa. Jika tertanggung meninggal dunia, maka penanggung wajib memberi uang ganti rugi atau santunan kepada tertanggung atau ahli warisnya.

Namun, jika masa asuransi berakhir tanpa pembyaran ganti rugi apapun atas peristiwa yang terduga lainnya, maka penanggung wajib mengembalikan uang kepada tertanggung.

5. Persyaratan dan Polis Asuransi

Perjanjian asuransi biasanya memuat unsur -unsur persyaratan, baik yang mengatur tentang kewajiban tertanggung ataupun perihal persyaratan lain yang bisa menyebabkan perjanjian asuransi ini batal.

Baca Juga  Cryptocurrency Wallet: Penyimpanan Uang Digital - Part 1

Adapun persyaratan ini secara detail umumnya akan tercantum dalam polis asuransi. Yang dimaksud polis asuransi adalah perjanjian asuransi tertulis dalam bentuk sebuah akta. Pasal 258 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan polis merupakan satu-satunya bukti tertulis untuk membuktikan perjanjian pertanggungan antara kedua belah pihak di mata hukum.

Karenanya, polis asuransi merupakan surat yang sangat penting sekaligus bukti tertulis yang isinya banyak mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Nah, setelah mengetahui apa saja unsur-unsur dalam hukum asuransi ini, semoga bisa membantumu ya mengetahui sedikit banyak tentang asuransi sebelum membelinya.

Baca juga Asuransi Untuk Generasi Kekinian, Pentingkah?

Tinggalkan Balasan

7 Tips Dalam Memilih Asuransi Unit Link

Mendulang Uang Hanya dengan Internet